Pajak Progresif Lahan Nganggur

 

Ilustrasi (Foto: Antara)

 

Pemerintah telah memutuskan akan memajaki lahan nganggur alias tidak produktif pada berbagai daerah di Indonesia. Aturan ini tengah dibahas pada jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Alasan dari penerapan kebijakan ini adalah karena terdapat kelompok-kelompok yang selama ini memanfaatkan lahan untuk meraup keuntungan dengan  membiarkan lahan kosong, menganggur dengan harapan harganya akan naik (Detik.com).

 

Namun Wakil Ketua Aprindo Tutum Rahanta mengatakan agar pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini. Pasalnya, tidak semua orang memiliki tanah dengan maksud untuk melakukan spekulasi. Misalnya bisa saja karena tidak mau uangnya disimpan di Bank makanya dibelikan tanah. Namun, pengusaha mendukung upaya pemerintah memajaki lahan nganggur dengan tujuan untuk membatasi kepemilikan lahan pada sektor tertentu. Dengan begitu, maka kepemilikan lahan dapat tersebar secara merata. Tujuannya benar, tapi jangan dipaksakan sehingga orang miskin misalnya yang memiliki lahan lalu dijual karena tidak bisa membayar pajak.

 

Sebenarnya permasalahan ini tidak akan muncul bila pemerintah mengefektikan ketentuan UU Pokok Agraria yang melarang kepemilikan tanah in absensia, yaitu kepemilikan tanah di luar kecamatan seseorang itu bertempat tinggal. Di kecamatan yang sama dengan tempat tinggalnya, kepemilikan tanah juga dibatasi berdasarkan kepadatan penduduk dan kesuburan tanah. Dengan demikian, kepemilikan tanah di Jakarta yang padat penduduknya akan menjadi sangat terbatas dan ketentuan ini melindungi penduduk Jakarta lainnya untuk bisa memiliki tanah di Jakarta. Inilah keadilan social yang ingin dikembangkan namun saying tidak efektif dijalankan oleh pemerintah.

 

Kepemilikan tanah yang luas saat ini dilakukan oleh para pengusaha super kaya yang penguasaannya dimanfaatkan untuk mengkokohkan dirinya sebagai orang super kaya. Namun yang terjadi justru menimbulkan ekses negative yang merugikan, misalnya dengan berupaya agar tanah yang dikuasainya itu nilainya terus naik dengan melakukan revaluasi. Dengan kenaikan nilai yang menjadi obyek PPn, pemiliknya seyogyanya secara suka rela melaporkan capital-gainnya itu ke Ditjen Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak guna membiayai pembangunan ekonomi nasional yang secara tidak langsung akan mendukung keinginannya, yaitu naiknya nilai tanah yang dimiliki.