penilaian properti Dalam penilaian property diperlukan adanya penilaian agunan terkait dengan pemberian kredit atau pembiayaan pemilikan properti, kredit atau pembiayaan konsumsi beragun properti, dan kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. berdasarkan rasio loan to value oleh Bank Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan penilaian terhadap berbagai moda pembiayaan tersebut MAPPI telah mengeluarkan pedoman sebagaimana disajikan di bawah berikut ini.

Read more: Penilaian untuk pembiayaan (Loan to value)  

penilaian properti UU No. 2 tahun 2012 telah diberlakukan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembebasan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum seperti membangun sodetan kali Ciliwung yang mengalirkan air ke Kanal Banjir Timur. Berikut ini adalah artikel tentang penilaian yang mengikuti petunjuk tehnis yang dimuat dalam SPI 306

Read more: Penilaian Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum  

penilaian properti Uang adalah modal yang pada pemanfaatannya menimbulkan bunga. Bunga adalah konpensasi produktif dari penggunaan sumber daya uang yang efektif. Jangka waktu dan tingkat bunga menimbulkan nilai yang berbeda dari uang yang dikenal sebagai nilai waktu uang/ time value of money.

Read more: Mathematika Penilaian  

appraisalNampaknya bicara obyektif dan terbuka sedang ngetrend belakangan ini. Kalau Bu Susi Menteri Perikanan dan kelautan bilang kaget karena Indonesia hanya punya 70 kapal patroli dan yang aktif hanya 10, dan dengan subsidi BBM 11 trillyun hanya menghasilkan PNBP 300 milyar sehingga timpang sekali.  Sedang Dewan Penilai MAPPI juga secara obyektif dan terbuka membuat pernyataan tentang kondisi praktisi penilai yang merupakan penilai berizin namun ternyata tidak kompeten menilai. Sikap terbuka Bu Susi  dan juga Dewan Penilai itu memang memperlihatkan borok dan sisi buruk sendiri, namun sangat positif untuk mawas diri dan mengkoreksi diri agar mampu memperbaiki diri dengan membuat langkah yang lebih baik lagi.  Praktisi penilai di Indonesia agar bisa memberikan jasa penilaian kepada publik harus mempunyai izin dari Menteri Keuangan. Walaupun semua praktisi menjadi anggota MAPPI namun mereka berasal dari 2 asosiasi yang berbeda. Praktisi penilai properti umumnya berasal dari MAPPI sedang praktisi penilai usaha (penilai bisnis) mayoritas berasal dari IPPUI (Ikatan Profesi Penilai Usaha Indonesia) yang lalu melebur kedalam MAPPI sesuai kebijakan pemerintah.

Read more: Praktisi penilai di Indonesia  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Read more: Pengalihan PBB P2 ke Pemkab/Pemkot