Pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan (P2)

Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

 

Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)?

Untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota:

a.     Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah

b.    Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)

c.     Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah

d.    Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah

 

Kapan berlakunya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota?

 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai den­gan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlaku­kan di daerah masing-masing.

PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat.

 

 

Apa keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota dengan pengelolaan PBB-P2?

 

Dalam mempersiapkan diri untuk mengelola PBB-P2, kabupaten/kota dapat berpedoman pada Undang­Undang PDRD dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/ PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Selain itu Direktur Jenderal Pajak juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/ PJ/20 10 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

 

 

 

Apa saja tugas dan tanggung jawab kabupaten/kota dalam rangka persiapan pengalihan PBB-P2?

Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyiapkan:

1.       Perda, Peraturan Kepala Daerah (Perkepda), dan Standard Operation Procedure (SOP);

2.       Sumber Daya Manusia;

3.       Struktur organisasi dan tata kerja;

4.       Sarana dan prasarana;

5.       Pembukaan rekening penerimaan; dan

6.       Kerja sama dengan pihak-pihak terkait (notaris/ PPAT, BPN, dan lain-lain).

 

Hal-hal apa saja yang bisa diadopsi oleh kabupaten/kota dari Pusat?

Banyak hal yang bisa diadopsi oleh pemda dari DJP, antara lain:

1.       Tarif efektif, sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, dan lain-lain);

2.       Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan;

3.       Keahlian SDM (melalui pelatihan);

4.       Sistem manajemen informasi objek pajak, dan lain-lain.

 

Apakah sama antara subjek pajak PBB-P2 saat dikelola oleh pemerintah pusat (DJP) dan saat dikelola oleh kabupaten/kota?

Subjek pajaknya sama, yaitu Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

(Pasal 4 Ayat 1 UU PBB sama dengan Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU PDRD)

 

Untuk objek pajak PBB-P2 sesuai UU PDRD apakah ada perbedaan dengan saat dikelola oleh Pusat?

 

Objek PBB sesuai:

UU PBB    : bumi dan/atau bangunan

UU PDRD   : bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan       usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

 

Apa saja yang perlu diperhatikan oleh kabupaten/kota dalam mengelola PBB-P2?

1.     Kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah;

2.     Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;

3.     Menjaga kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (WP); dan

4.     Akurasi data subjek dan objek pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tetap terjaga.

5.     Kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah;

6.     Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;

7.     Menjaga kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (WP); dan

8.     Akurasi data subjek dan objek pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tetap terjaga.

 

 

Peluang apa saja yang dapat diperoleh oleh kabupaten/kota dengan pengalihan PBB-P2 ini?

1.     Penyeimbangan kepentingan budgeter dan reguler karena diskresi kebijakan ada di kabupaten/kota;

2.     Penggalian potensi penerimaan yang lebih optimal karena jaringan birokrasi yang lebih luas;

3.     Peningkatan kualitas pelayanan kepada WP; dan

4.     Peningkatan akuntabilitas penggunaan penerimaan PBB.

 

 

Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengalihan PBB-P2?

1.           Proses pengalihan berjalan lancar dengan biaya yang minimal;

2.           Stabilitas penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima; dan

3. WP tidak merasakan adanya penurunan pelayanan.

 

Bagaimana cara mendaftarkan Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan?

Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. Apabila Wajib Pajak setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah tidak juga menyampaikan SPOP atau berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan Wajib Pajak, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

 

Berapakah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan?

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling rendah Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

Berapakah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) PBB Perdesaan dan Perkotaan?

PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak lagi NJKP, yang dalam UU PBB menerapkan NJKP 20% atau 40% dari NJOP.

 

Berapakah Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan?

Besarnya tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%, berbeda dengan UU PBB yang menerapkan tarif tunggal sebesar 0,5%.

 

Selain tarif, perbedaan apa yang akan timbul ketika PBB-P2 dikelola oleh kabupaten/kota?

Saat PBB dikelola oleh pemda:

1.     NJKP (20% dan 40%) tidak dipergunakan/ diberlakukan

2.     NJOPTKP ditetapkan paling rendah Rp10 juta, yang pada saat masih dikelola pemerintah pusat ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12 juta (Rp24 juta mulai tahun 2012)

 

 

 

 

Bagaimanakah Cara Menghitung PBB Perdesaan dan Perkotaan?

Rumus penghitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan :

 

Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

 

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2 Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2 Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2

 

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

 

NJOP Bumi:

800 x Rp300.000,00   = Rp 240.000.000,00

 

NJOP Bangunan:

Rumah dan garasi

400 x Rp350.000,00          = Rp 140.000.000,00
Taman

200 x Rp50.000,00            = Rp 10.000.000,00
Pagar

(120 x 1,5) x Rp175.000,00    = Rp 31.000.000,00 (+)

Total NJOP Bangunan    = Rp 181.500.000,00

NJOPTKP                        = Rp 10.000.000,00 (-)
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00

 

Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000,00 Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan

 

Daerah 0,2% PBB terutang :

0,2% x Rp41 1.500.000,00                   = Rp  823.000,00