KONSULTASI HUKUM MASALAH PENILAIAN

 

Belakangan ini di masyarakat banyak terjadi masalah hukum yang berkaitan dengan penilaian. Masalah hukumnya bisa berupa masalah hukum perdata maupun masalah hukum pidana yang melibatkan pejabat, masyarakat umum atau bahkan praktisi penilai. Masalah hukum yang menjerat pejabat bisa berupa penggelembungan nilai (mark up) atas nilai tanah yang akan dibebaskan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga tuduhan yang dikemukakan adalah terkait dengan tindak pidana korupsi. Sedang masalah penilaian yang melibatkan masyarakat umum kebanyakan adalah ketidak puasan akan nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh panitya pembebasan tanah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dinilai terlalu rendah tidak sesuai dengan perhitungan pemilik tanah atau ahli warisnya. Sedang permasalahan yang melibatkan praktisi penilai bisa bermulai dari kedua permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu dituduh sebagai turut melakukan dalam tindak pidana korupsi atau menjadi tergugat di dalam perkara perdata, sehingga sering menimbulkan beban yang memberatkan.

Bagi anggota masyarakat umum yang awam dengan penilaian tidak bisa membedakan antara nilai dengan harga dan biaya. Demikian pula para penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim. Berkenaan dengan itu maka perlu adanya pembelajaran tentang penilaian ini kepada mereka itu. Demikian pula para pejabat publik umumnya juga kurang mengerti tentang penilaian. Sedang para praktisi penilai yang sesungguhnya lebih faham tentang penilaian,  pekerjaan jasa penilaian yang mereka berikan bisa bermasalah mungkin disebabkan oleh tidak dipatuhinya Kode Etik Penilai atau Standar Penilaian yang berlaku.

Dengan bervariasinya anggota masyarakat yang terlibat masalah hukum penilaian maka menyebabkan kasus hukum yang berkaitan dengan penilaian juga menjadi semakin kompleks dan rumit. Suatu masalah penilaian yang sudah menjadi masalah hukum karena sudah menjadi obyek pemeriksaan di pengadilan negeri dengan sendirinya berubah statusnya menjadi masalah hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah penilaian semacam itu seyognyanya minta bantuan kepada individu yang mengerti hukum, khusunya hukum acara baik hukum acara perdata ataupun hukum acara pidana, disamping hukum materiil seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, perudangan-undangan yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum disamping pengetahun tehnis penilaian termasuk kode etik dan standar penilaian.

Berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut, saya menyediakan diri untuk memberikan konsultasi hukum dan penilaian bagi siapa saja yang membutuhkan, baik sesama teman penilai, para pejabat ataupun siapa saja yang sedang menghadapi masalah hukum penilaian. Bagi yang saat ini mempunyai masalah hukum, siapapun juga, silahkan untuk tidak ragu-ragu mengkontak saya melalui sarana yang disediakan di portal ini. Insya Alloh saya akan bisa membantu.

Hasil pendampingan yang telah saya lakukan antara lain berhasil mengesampingkan tuduhan jaksa tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan tim pembebasan tanah, yaitu bisa meyakinkan hakim bahwa tuduhan itu tidak benar karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tindakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, sehingga tuduhan tindak pidana bisa dianulir dan para terdakwa bisa mendapatkan keputusan bebas karena tuduhan jaksa tidak terbukti. Dalam kasus lain dengan kesaksian saya sebagai saksi ahli juga menyebabkan panitya pengadaan tanah harus melakukan penilaian ulang yang sesuai dengan standar penilaian yang berlaku sehingga anggota masyarakat pemilik tanah mendapatkan ganti rugi yang wajar.